Mitra Terkini
Terkini, Makassar - Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Asrullah Dimas menyampaikan betapa besar tantangan besar menjaga keamanan, lebih-lebih di momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang rawan akan konflik Pilkada. apalagi pada 26 Agustus 2024 lalu, Bawaslu telah meluncurkan "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan.
Kampanye dan Pungut Hitung" yang menempatkan Sulawesi Selatan diposisi ke-4 sebagai provinsi paling rawan pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Mengingat dari Runutan Pemilihan Kepala Daerah beberapa tahun silam sering terjadi konflik Horisontal antara masyarakat yang bisa saja menjadi konflik berkepanjangan.
Pilkada kali ini secara serentak di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bukan tidak mungkin beberapa titik rawan harus diurai dengan baik oleh Aparat Kepolisian untuk melakukan Mitigasi Konflik yang ada.
Konflik-konflik yang muncul cenderung berujung pada serangkaian tindakan anarkis oleh pendukung tertentu. Hal ini jika tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan akan mengarah pada persoalan disintegrasi bangsa dan juga menjadi paradoks bagi bangsa ini dalam melaksanakan agenda-agenda politik di tingkat lokal.
Terjadinya berbagai macam konflik di daerah dalam Pilkada, bukan berarti tidak memiliki penyelesaian. Setiap masalah ada jalan keluarnya, setiap konflik ada solusinya, dan setiap krisis mengandung peluang (Yudhoyono dalam Djalal, 2008: 18), dengan demikian Penyelenggara Negara perlu melihat peluang dalam menjamin perdamaian dalam pelaksaan Pilkada.
Kejelian Pimpinan Kepolisian melihat peluang dan memilih strategi resolusi konflik yang dapat digunakan, akan menentukan keefektifan kebijakan yang dipilih dalam mempengaruhi penyelesaian
konflik yang diharapakan berlangsung secara damai dan Berkualitas,
Dari perspektif Nodlinger tentang Negara, dapat dipahami bagaimana Pemerintah Kabupaten dan institusi terkait lainnya (seperti KPU, Bawaslu dan lembaga Kepolisian) adalah merupakan elemen negara yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada serentak diberbagai daerah.
Keterlibatan elemen negara dalam proses penyelesaian konflik sendiri mengindikasikan kenetralan dan memadukan gerak langkah seluruh lembaga terkait berbasis perdamaian menjadi sangat dibutuhkan, selain juga menjaga kredibilitas negara sebagai penyelesai yang baik.
Menurut Dimas tantangan berat untuk Kapolda baru Sulawesi selatan, mengingat pelaksanaan Pilkada kurang dari 60 hari lagi, sangat dibutuhkan kejelian serta ketelitian untuk mengurai titik rawan konflik pada Pilkada Sulawesi Selatan.
