Mitra Terkini
Terkini, Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) menyoroti kinerja Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulsel.
Hal ini dikarenakan, masih ada SILPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
"Pembagian anggaran dari pos-posnya itu, hampir mirip, semua ada sisa anggaran atau SILPA 2024," kata anggota komisi E DPRD Sulsel, Mahmud saat rapat evaluasi serapan anggaran triwulan IV bersama OPD Nakertrans di Gedung DPRD Sulsel, Kamis 16 Januari 2025.
Lebih lanjut politisi NasDem itu menyampaikan beberapa poin kepada Kepala Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulsel, Jayadi Nas yang hadir di rapat evaluasi tersebut.
Pertama, terkait masalah sisa anggaran, apakah itu merupakan silpa atau belum terbayarkan, ataukah kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sudah selesai?.
"Artinya, apakah semua visi sudah tercapai dan tinggal dibayarkan atau akan dilanjutkan di anggaran tahun berikutnya?," tanya Mahmud.
Yang kedua, apakah dua SKPD atau OPD ini memiliki hutang? Terkait hutang, perlu dievaluasi lebih lanjut.
Dari segi pendapatan, terlihat bahwa dua dinas ini memiliki pendapatan yang sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang diberikan.
"Ini menjadi catatan penting untuk inovasi peningkatan pendapatan di SKPD tersebut," jelasnya.
Berikutnya, sesuai pernyataan Kepala Dinas Transmigrasi, banyak hal yang perlu dilakukan terkait peningkatan pendapatan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti asrama dan lainnya.
