Mitra Terkini
Dalam sesi dialog, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menyoroti tantangan demokrasi Indonesia pascareformasi. Menurutnya, praktik dinasti politik, lemahnya fungsi partai politik, korupsi birokrasi, hingga menurunnya kualitas kebebasan sipil menjadi persoalan yang harus dibenahi.
"Dinasti politik merajalela bukan hanya nasional bahkan sampai ke tingkat desa, menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membuat akal sehat tidak berjalan," katanya.
Ridho menegaskan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan keimanan agar kekuasaan tetap berada dalam koridor nilai-nilai etika.
"Kita membutuhkan pemimpin yang beriman dalam memimpin kita. Maka kita perlu membangun kepemimpinan berintegritas, ibadah mengendalikan kekuasaan," ujarnya.
Perspektif kebangsaan juga disampaikan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag. Ia menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan merupakan dua hal yang saling menguatkan.
"Kesatuan antara keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan, dan pemuka agama sebaiknya menghadirkan agama sebagai perekat persatuan dan kebersamaan yang menembus batas agama maupun ideologi," tuturnya.
Menurut Chirzin, para pemuka agama memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog di tengah masyarakat majemuk dengan mengedepankan nilai persaudaraan, gotong royong, dan kemaslahatan bersama.
Senada dengan itu, Ketua Umum MUI Provinsi D.I. Yogyakarta, Prof. Dr. K.H. Machasin, M.A., menilai tantangan besar bangsa saat ini adalah menjaga harmoni sosial di tengah krisis kepercayaan dan potensi polarisasi.
"Merawat harmoni itu persoalan besar, dan tantangannya adalah ketidakpercayaan bahwa kita bisa hidup bersama, sehingga keadilan dan moderasi sangat penting untuk mencegah sikap ekstremisme," ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan sikap moderat harus berjalan seiring dengan penegakan keadilan sosial agar masyarakat tetap hidup dalam suasana persatuan dan saling percaya.
