Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia yang penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan buku "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan" sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Stabilitas kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan tetap terjaga diiring dengan pertumbuhan yang positif ini disimpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulsel.

Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga stabil dan resilient dalam mendukung perekonomian regional maupun nasional di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan domestik.

Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga stabil dan resilient dalam mendukung perekonomian regional maupun nasional di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan domestik.

Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga stabil dan resilient dalam mendukung perekonomian regional maupun nasional di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga di tengah outlook kinerja perekonomian global yang menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan bilateral dengan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk membahas kerja sama dan potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) kedua negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa peran industri Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) diperlukan dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.