Mitra Terkini
"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama di Provinsi Sulawesi Barat, bahwa kawasan hutan kita merupakan warisan dan aset yang akan menjaga fungsi ekologis serta pemasok kebutuhan air bersih sebagai sumber kehidupan yang harus kita jaga bersama. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kejadian kasus ini, kami akan meningkatkan kerja sama dengan Balai Gakkum KLHK, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengorbankan kelestarian alam yang merugikan kehidupan masyarakat," tambahnya.
Aswin Bangun mengapresiasi kerja tim operasi dan Penyidik dalam menangani kasus ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, pihaknya meminta kepada para Penyidik untuk terus mengembangkan kasus ini untuk mencari adanya keterlibatan tersangka lainnya serta kemungkinan adanya aktor intelektual sebagai penerima manfaat utama (beneficial ownership) dalam kasus ini.
"Penindakan dan penegakan hukum yang kita lakukan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) serta bentuk komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim untuk mewujudkan program besar Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 serta bentuk kehadiran negara dalam upaya penyelamatan Sumber Daya Alam dan pendapatan negara serta keberpihakan kita melindungi hak-hak masyarakat," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Gakkum KLHK, kata Aswin, pihknya telah melakukan 2.130 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan dan 1.529 kasus perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah dibawa ke pengadilan.
